Kasus Dugaan Suap
Andi : Usut Tuntas kasus Wafid Muharram
Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (kiri) memaparkan pandangannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR-RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/2/2011). Komisi X memanggil Menpora terkait kekisruhan dalam tubuh PSSI dan prestasi sepak bola Indonesia.
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengaku, dirinya dan jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga siap memberikan keterangan terkait proyek pembangunan infrastruktur untuk penyelenggaraan SEA Games tahun 2011. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik kasus dugaan suap yang menjerat Sekretaris Menpora Wafid Muharram, setelah menemukan uang tunai 128.148 dollar AS, 13.070 dollar Australia, 1.955 euro, Rp 73,171 juta, dan cek senilai Rp 3,2 miliar di ruang kerja Wafid. "Kami memang berharap (kasus) ini diusut
secara tuntas sehingga jelas mana yang salah, mana yang benar. Yang penting, tugas kami adalah memastikan semua persiapan-persiapan Sea Games berjalan," kata Andi kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/4/2011).
Andi mengatakan, penangkapan Wafid oleh KPK tak mengganggu persiapan pesta olahraga se-ASEAN. Seorang pelaksana harian Sekretaris Menpora telah ditunjuk untuk menggantikan peran Wafid. Saat ini, KPK juga mendalami pula kemungkinan keterlibatan pihak
Andi mengatakan, penangkapan Wafid oleh KPK tak mengganggu persiapan pesta olahraga se-ASEAN. Seorang pelaksana harian Sekretaris Menpora telah ditunjuk untuk menggantikan peran Wafid. Saat ini, KPK juga mendalami pula kemungkinan keterlibatan pihak
lain terkait dugaan suap tersebut, termasuk atasan Wafid, yaitu Andi Mallarangeng.
"Kami masih mendalaminya," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas.
Saat ini, KPK belum berencana memanggil Andi terkait kasus tersebut. Busyro mengatakan, tak tertutup kemungkinan kasus terkait rencana pembangunan wisma atlet di Palembang ini menyeret pihak lain.
"Semuanya, secara umum, korupsi itu struktural. Misalnya, kayak kasus pemadam kebakaran, bawah-bawah-bawah ujungnya kena, kan? Pola korupsi itu sama, struktural," katanya.
Selain Wafid, KPK juga menangkap orang lain yang berinisial WM, MEI, dan MRM. Wafid ditangkap pada Kamis pekan lalu, saat diduga tengah menerima suap dari dua pengusaha. Bersamanya ditemukan cek senilai tak kurang dari Rp 3,2 miliar.
"Kami masih mendalaminya," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas.
Saat ini, KPK belum berencana memanggil Andi terkait kasus tersebut. Busyro mengatakan, tak tertutup kemungkinan kasus terkait rencana pembangunan wisma atlet di Palembang ini menyeret pihak lain.
"Semuanya, secara umum, korupsi itu struktural. Misalnya, kayak kasus pemadam kebakaran, bawah-bawah-bawah ujungnya kena, kan? Pola korupsi itu sama, struktural," katanya.
Selain Wafid, KPK juga menangkap orang lain yang berinisial WM, MEI, dan MRM. Wafid ditangkap pada Kamis pekan lalu, saat diduga tengah menerima suap dari dua pengusaha. Bersamanya ditemukan cek senilai tak kurang dari Rp 3,2 miliar.
Sulit Cegah Pungli Sendirian,
Bea Cukai Susun MOU
JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sedang menyusun Nota Kesepahaman (MoU) dengan sekitar 14 lembaga demi mencegah penyimpangan dan pungutan liar di pelabuhan. MoU disusun karena Bea Cukai tidak bisa sendiri menghadapi pungli. "Sedang proses pendalaman, karena MoU itu kan kita mau melihat rinciannya apa, tapi pada prinsipnya kita ingin semua pihak, semua instansi, semua stakeholder berkomitmen untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi, KKN lah," kata Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono di Kementerian Keuangan, Rabu (27/4). Agung tidak ingin penyimpangan dan pungli itu menjadi sumber penghambat ekonomi nasional. "Kalau sapunya bersih, kan otomatis lantainya akan bersih," kata Agung menegaskan. MoU dilakukan juga untuk menjalankan perintah Presiden dalam
Foto Pelabuhan Indonesia
menciptakan aparat bersih dan bebas KKN.
"Sendirian akan sangat sulit, maka kita minta komitmen semua teman-teman dari seluruh stakeholder untuk sama-sama," kata Agung. MoU nantinya diharapkan bisa menekan keluarnya biaya-biaya yang tidak perlu. Biaya yang dikeluarkan terkait kepabeanan itu harus biaya resmi, seperti bea masuk, pajak, dan penerimaan bukan pajak.
"Sendirian akan sangat sulit, maka kita minta komitmen semua teman-teman dari seluruh stakeholder untuk sama-sama," kata Agung. MoU nantinya diharapkan bisa menekan keluarnya biaya-biaya yang tidak perlu. Biaya yang dikeluarkan terkait kepabeanan itu harus biaya resmi, seperti bea masuk, pajak, dan penerimaan bukan pajak.
Istana : DEWAN RESOLUSI ISLAM (DRI)
Tak Akan Mengancam SBY
JAKARTA, Tabloid Benteng TIPIKOR --Beredarnya susunan kabinet yang menamakan diri sebagai Dewan Rosulusi Islam seiring merebaknya isu kudeta oleh para jenderal purnawirawan sama sekali tak mengancam plemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Juru bicara Presiden sendiri telah mengetahuil soal keberadaan Dewan Resolusi Islam dan isu kudeta tersebut.
"Hasil data intelijen menyebutkan, sampai sejauh ini, paling tidak sampai tanggal 21 Maret yang lalu, tidak ada indikasi eksistensi yang nyata dari apa yang disebut sebagai kelompok Dewan Resolusi Islam", kata Julian, kepada para wartawan di kantor Presiden, Jakarta.
"Sementara ini, kami melilhat bahwa tidak ada sesuatu yang serius, apalagi merupakan bentuk ancaman nyata sebagaimana kita dengar atau baca dipemberitaan surat kabar," katanya menambahkan. Isu kudeta oleh sejumlah jenderal purnawiran ini pertama kali diberitakan oleh klantor berita Al-Jazeera. Terkait isi pemberitaan tersebut. Pemerintah Indonesia sama sekali takkan menggunakan hak jawab. Pemerintah juga tak akan mengambil langkah apa pun terkait pemberitaan tersebut.
"Hasil data intelijen menyebutkan, sampai sejauh ini, paling tidak sampai tanggal 21 Maret yang lalu, tidak ada indikasi eksistensi yang nyata dari apa yang disebut sebagai kelompok Dewan Resolusi Islam", kata Julian, kepada para wartawan di kantor Presiden, Jakarta.
"Sementara ini, kami melilhat bahwa tidak ada sesuatu yang serius, apalagi merupakan bentuk ancaman nyata sebagaimana kita dengar atau baca dipemberitaan surat kabar," katanya menambahkan. Isu kudeta oleh sejumlah jenderal purnawiran ini pertama kali diberitakan oleh klantor berita Al-Jazeera. Terkait isi pemberitaan tersebut. Pemerintah Indonesia sama sekali takkan menggunakan hak jawab. Pemerintah juga tak akan mengambil langkah apa pun terkait pemberitaan tersebut.
Sidang Baasyir
Hadirkan 5 Saksi
Jakarta, --Persidangan terdakwa terorisme Abubakar Baasyir di Pengadilan negeri Jakarta Selatan kembali mengagendakan pemeriksaan saksi. Kamis (24/3/2011), sebanyak lima saksi akan memberikan keterangan secara langsung diruang sidang, tidak melalui telekonferensi seperti sembilan saksi sebelumnya. mereka adalah Joko Sulistyo, Muhammad Sofyan, Tatang Mulyadi, Ahmad Sutrisno, dan Yudi Zulfahri.
"Tidak (ada) teleconference," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan M Yusuf ketika dihubungi, kamis.
Sebelumnya, Baasyir bersama tim Kuasa hukumnya menolak hadir di ruang sidang lantaran saksimemberikan keterangan melalui telekonferensi. Tim Baasyir menilai proses telekonferensi tidak adil. Sebagai bentuk protes mereka Walk Out.
"Kami sejak awal mengingikan agar prosesnya lebih transparan. Saksi-saksi dihadapkan kepersidangan. Kalau mereka keberatan dipertemukan dengan terdakwa (Baasyir), bisa saja terdakwa diluar persidangan (ruang sidang) dan saksi diperiksa di ruang sidang. Kami ingin fairness style," ujar kuasa hukum Baasyir, Achmad Michdan, senin (21/2/2011).
Pada persidangan senin, satu orang saksi ikut walk out karena menolak telekonferensi. Dan seorang lagi sempat meminta untuk dihadirkan langsung di persidangan, tapi ditolak majelis hakim.
"Tidak (ada) teleconference," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan M Yusuf ketika dihubungi, kamis.
Sebelumnya, Baasyir bersama tim Kuasa hukumnya menolak hadir di ruang sidang lantaran saksimemberikan keterangan melalui telekonferensi. Tim Baasyir menilai proses telekonferensi tidak adil. Sebagai bentuk protes mereka Walk Out.
"Kami sejak awal mengingikan agar prosesnya lebih transparan. Saksi-saksi dihadapkan kepersidangan. Kalau mereka keberatan dipertemukan dengan terdakwa (Baasyir), bisa saja terdakwa diluar persidangan (ruang sidang) dan saksi diperiksa di ruang sidang. Kami ingin fairness style," ujar kuasa hukum Baasyir, Achmad Michdan, senin (21/2/2011).
Pada persidangan senin, satu orang saksi ikut walk out karena menolak telekonferensi. Dan seorang lagi sempat meminta untuk dihadirkan langsung di persidangan, tapi ditolak majelis hakim.
Industri Jepang Hijrah Ke Indonesia
Jakarta, Tabloid benteng TIPIKOR -- Industri manufaktur Jepang bakal relokasi ke Indonesia. Relokasi
sejumlah industri Jepang ini diutamakan untuk industri yang belum
mangkrak di Indonesia.“Mereka punya pikiran untuk relokasi. Khususnya yang belum diproduksi di sini,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di sela launching tahun kimia internasional bertajuk “Industri Kimia Nasional Dalam Kebangkitan Industri Manufaktur” di Jakarta. Menurutnya,
relokasi Jepang ke Indonesia ditujukan sebagai upaya percepatan
pemulihan perekonomian Jepang setelah digoyang gempa dan terjangan
tsunami. “Ada pemahaman dalam situasi seperti ini untuk recovery lebih cepat bagi industri di sana,” ujarnya. Dia
menambahkan, keberadaan industri manufaktur Jepang akan membuat
industri penunjang di Tanah Air bermunculan. "Kami tentu harus siapkan
fasilitasnya. Saya belum berani mengajak mereka bicara serius. Karena
mereka masih seperti ini,”ujarnya. Sebelumnya diberitakan, MS
Hidayat mengaku tengah membujuk Jepang untuk relokasi industri
manufakturnya, khususnya industri manufaktur untuk otomotif. Namun,
sejauh ini Pemerintah Indonesia masih menantikan waktu yang tepat untuk
berbicara serius mengenai hal ini bersama Jepang.
Agency
Dalam rangka memajukan dunia informasi dan pengetahuan di Indonesia maka kami Tabloid Benteng Tipikor, membuka seluas-luasnya bagi yang ingin bekerjasama dengan kami dalam pendistribusian Tabloid Benteng Tipikor ketengah-tengah masyarakat di Indonesia yaitu sebagai Agency kami.
Untuk Info dan korespodensi :
email : bentengtipikor.yahoo.co.id
Telp : (021)98289846
Untuk Info dan korespodensi :
email : bentengtipikor.yahoo.co.id
Telp : (021)98289846
Laut Indonesia Masih Aman dari Radiasi Nuklir Jepang
Meledaknya reaktor nuklir di Fukushima Jepang
akibat bencana gempa dan tsunami beberapa waktu lalu dipastikan tidak akan
mencemari perairan di Indonesia. Isu yang beredar bahwa ikan di Indonesia
tercemar radiasi nuklir asal Jepang tidak benar.
Nampak Laut dan Ikan di Indonesia
masih tak tercemar Radiasi
Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel
Muhammad, seusai penandatangan nota kesepahaman bersama Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,LInda Amalia Sari Gumelar, perihal peningkatan
efektivitas pengarusutamaan gender dan anak di bidang kelautan dan perikanan di
Jakarta, Rabu (23/3).
Fadel mengatakan, sekalipun perairan laut sekitar Fukushima tercemar oleh senyawa radioaktif, jauhnya jarak antara Jepang dan Indonesia akan menyebabkan mengecilnya efek senyawa tersebut. Ini dikarenakan terjadinya pengenceran terus menerus sepanjang perjalanan ribuan mill laut dari Jepang menuju Indonesia.
"Efek langsungnya terhadap laut Indonesia dipastikan akan sangat minimal, bahkan apabila reaktor di Fukushima berada pada situasi terburuk sekalipun," katanya lagi.
Ia menjelaskan, bencana Fukushima diperkirakan masih jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan yang terjadi di Chernobly pada 1986 silam. Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan pada ekosistem laut Jepang kecil, sehingga laut dan biota di Indonesia tidak akan ikut tercemar. Memperhatikan pola arus permukaan global, kemungkinan pencemaran ke laut Indonesia kecil.
Dari arus dominan di perairan timur Jepang yang mengarah ke utara dan selatan serta konvergen akibat tsunami kemudian bergerak ke arah timur menunjukan potensi perairan Indonesia terkontaminasi sangat kecil.
Ia menambahkan, kekhawatiran akan migrasi ikan dari Jepang yang terkontaminasi radiasi nuklir juga dipastikan sangat kecil. Sebab, ikan yang hidup di perairan Pasifik bagian utara berbeda populasi di Pasifik bagian selatan, termasuk sekitar khatulistiwa. Ikan-ikan yang menyebar di perairan Jepang kemungkinan kecil bermigrasi ke wilayah perairan di bawah 10 derajat Lintang Utara, apalagi sampai ke perairan Indonesia.
Meskipun hingga saat ini belum ditemukan adanya bukti bahwa ikan asal Jepang terkontaminasi senyawa radioaktif, untuk meyakinkan masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk sementara menghentikan masuknya komoditas kelautan dan perikanan asal Jepang ke Indonesia.
Selain menghentikan impor, KKP juga bekerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk menguji kandungan radioaktif terhadap sampel sampai ikan hasil tangkapan di perairan Pasifik. "Kita beri waktu seminggu untuk pulangkan ikan-ikan itu ke Jepang, dan pagi ini mereka menyatakan bersedia.
Kita juga sudah melakukan deteksi radioaktif untuk ikan-ikan yang masuk. Yang paling merugi dari kejadian ini adalah nelayan, selain karena mereka sulit menjual ikannya, juga terlalu murah," pungkasnya.
Fadel mengatakan, sekalipun perairan laut sekitar Fukushima tercemar oleh senyawa radioaktif, jauhnya jarak antara Jepang dan Indonesia akan menyebabkan mengecilnya efek senyawa tersebut. Ini dikarenakan terjadinya pengenceran terus menerus sepanjang perjalanan ribuan mill laut dari Jepang menuju Indonesia.
"Efek langsungnya terhadap laut Indonesia dipastikan akan sangat minimal, bahkan apabila reaktor di Fukushima berada pada situasi terburuk sekalipun," katanya lagi.
Ia menjelaskan, bencana Fukushima diperkirakan masih jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan yang terjadi di Chernobly pada 1986 silam. Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan pada ekosistem laut Jepang kecil, sehingga laut dan biota di Indonesia tidak akan ikut tercemar. Memperhatikan pola arus permukaan global, kemungkinan pencemaran ke laut Indonesia kecil.
Dari arus dominan di perairan timur Jepang yang mengarah ke utara dan selatan serta konvergen akibat tsunami kemudian bergerak ke arah timur menunjukan potensi perairan Indonesia terkontaminasi sangat kecil.
Ia menambahkan, kekhawatiran akan migrasi ikan dari Jepang yang terkontaminasi radiasi nuklir juga dipastikan sangat kecil. Sebab, ikan yang hidup di perairan Pasifik bagian utara berbeda populasi di Pasifik bagian selatan, termasuk sekitar khatulistiwa. Ikan-ikan yang menyebar di perairan Jepang kemungkinan kecil bermigrasi ke wilayah perairan di bawah 10 derajat Lintang Utara, apalagi sampai ke perairan Indonesia.
Meskipun hingga saat ini belum ditemukan adanya bukti bahwa ikan asal Jepang terkontaminasi senyawa radioaktif, untuk meyakinkan masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk sementara menghentikan masuknya komoditas kelautan dan perikanan asal Jepang ke Indonesia.
Selain menghentikan impor, KKP juga bekerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk menguji kandungan radioaktif terhadap sampel sampai ikan hasil tangkapan di perairan Pasifik. "Kita beri waktu seminggu untuk pulangkan ikan-ikan itu ke Jepang, dan pagi ini mereka menyatakan bersedia.
Kita juga sudah melakukan deteksi radioaktif untuk ikan-ikan yang masuk. Yang paling merugi dari kejadian ini adalah nelayan, selain karena mereka sulit menjual ikannya, juga terlalu murah," pungkasnya.
